Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah. Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menegaskan dukungannya dalam mengawal kebijakan fiskal berkeadilan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut Nurwayah, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi kenaikan PPN 12 persen hanya pada barang dan jasa mewah merupakan langkah bijak yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

“Kami mengapresiasi kebijakan ini karena kebutuhan pokok seperti bahan sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, serta angkutan umum tetap bebas dari PPN. Ini adalah wujud nyata keberpihakan terhadap masyarakat luas, khususnya mereka yang membutuhkan,” ujar Nurwayah dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Sebagai anggota DPR yang berasal dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu), Nurwayah juga berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program stimulus fiskal senilai Rp38,6 triliun. Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Beberapa program unggulan yang diusulkan meliputi; bantuan beras 10 kg/bulan untuk 16 juta penerima bantuan pangan, diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya maksimal 2.200 VA, pembiayaan untuk industri padat karya, insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, dan pembebasan PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

“Kebijakan ini tidak hanya menjaga kesehatan fiskal negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kami di Fraksi Partai Demokrat akan terus memastikan bahwa manfaat kebijakan ini dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah,” tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Nurwayah juga mengingatkan pentingnya pengawasan pelaksanaan kebijakan agar program-program yang dicanangkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata. "Sebagai bagian dari Komisi XII DPR RI, saya berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat," tutup Nurwayah.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini percaya bahwa keberhasilan kebijakan fiskal berkeadilan ini adalah langkah penting dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. (bia/rdn)